LOWONGAN - Sebelum terbentuk LKPP, cikal bakalnya berawal dari PPKPBJ yang merupakan suatu unit kerja eselon II. PPKPBJ memiliki kepanjangan Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik yang didirikan pada tahun 2005. PPKPBJ memiliki tugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi khususnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu tugas pokok lainnya seperti memberikan bimbingan teknis/advokasi mengenai peleksanaan pengadaan barang jasa, dan juga memfasilitasi penyelengaraan dalam uji sertifikasi ahli pengadaan barang jasa.
Pada tanggal 27 Desember 2007, PPKPBJ diubah kemudian dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sekarang yang dikenal dengan sebuatan LKPP. Pembentukan LKPP ini didasarkan atas PP Nomor 106 tahun 2007. LKPP sebagai sebuah lembaga Non Kementerian memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya LKPP berada dibawah naungan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau kepala Bappenas.
Pada tanggal 27 Desember 2007, PPKPBJ diubah kemudian dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sekarang yang dikenal dengan sebuatan LKPP. Pembentukan LKPP ini didasarkan atas PP Nomor 106 tahun 2007. LKPP sebagai sebuah lembaga Non Kementerian memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya LKPP berada dibawah naungan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau kepala Bappenas.
Sebagai sebuah lembaga negara, LKPP selalu berfokus terhadap profesionalisme dalam bekerja. Karena LKPP memiliki visi untuk mejadi lembaga yang mampu menjadi pembaharu khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itulah, inovasi dan integritas dalam proses pelaksanaan tugas selalu dijunjung tinggi oleh LKPP.
Beberapa penghargaan juga telah banyak diterima oleh LKPP. Ditahun 2015 saja LKPP meraih 3 penghargaan antara lain Penghargaan dari Ombudsman sebagai zona hijau kepatuhan tinggi pelayanan publik, mendapatkan predikat B atau baik dalam akuntanbilitas kinerja lembaga/kementerian, dan penghargaan dari BKN Award. Hal ini membuktikan LKPP sebagai lembaga negara berkomitmen untuk terus tumbuh menjadi kepercayaan masyarakat dan negara.
Pada kesempatan kali ini, LKPP membuka rekrutmen staf Non PNS Biro Hukum dan Keuangan untuk posisi sebagai berikut :
STAF BENDAHARA
Jumlah kebutuhan :1 orang
Persyaratan :
- Pria/Wanita
- Berusia maksimal 30 tahun
- Latar belakang pendidikan minimal D3 dari jurusan Akuntansi/Pajak/Komputerisasi Perbankan/Akuntansi Perbankan
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00
- Mampu mengoperasikan Ms.Office secara terampil
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Memiliki kemauan untuk belajar lebih
- Dapat bekerja baik secara tim maupun mandiri
- Dapat bekerja dengan target
- Tidak pernah terlibat dalam penyahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum
STAF ADMINISTRASI
Jumlah Kebutuhan : 1 Orang
Persyaratan :
- Pria/Wanita
- Berusia maksimal 30 tahun
- Latar belakang pendidikan minimal D3 dari semua jurusan
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00
- Diutamakan pengalaman yang memiliki pengalaman
- Mampu mengoperasikan Ms.Office secara terampil
- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Memiliki kemauan untuk belajar lebih
- Dapat bekerja baik secara tim maupun mandiri
- Dapat bekerja dengan target
- Tidak pernah terlibat dalam penyahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum
Tata cara pengiriman lamaran :
1.Isi form disini
(batas pengisian hingga 3 November 2016, pukul 12.00 WIB)
2.Siapkan dokumen yang akan dibawa saat wawancara :
- Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Umum dan Keuangan
- CV
- Fotocopy KTP
- Pas foto berwarna ukuran 3x4
- Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
- Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir
- Sertifikat yang relevan (jika ada)
3.Hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan diproses
Demikian info lowongan kerja terbaru LKPP hingga 3 November 2016 pada kesempatan kali ini. Jangan lupa follow instagram kami di "lokernas". Terima kasih.