Lokernas.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.
Misi:
- Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- Meningkatkan akuntabilitas PBJ
Dikutip dari lkpp.go.id diinformasikan tentang Pengadaan Jasa Lainnya Analis Hukum Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan paling lambat tanggal 18 April 2023 Pukul 17.00 WIB. Untuk detail selengkapnya, simak di bawah ini.
Posisi : Analis Hukum
Ruang Lingkup Pekerjaan :
- Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum;
- Membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/anggaran Tim Hukum pada Biro HOSDM;
- Membantu membuat laporan-laporan kegiatan Tim Hukum pada Biro HOSDM;
- Membantu melakukan dokumentasi hukum;
- Membantu menyiapkan bahan penilaian website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum LKPP; dan
- Membantu melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan Unit Organisasi.
Syarat Pelamar (Persyaratan Kualifikasi) :
- Usia minimal 23 tahun dan maksimal 28 Tahun;
- IPK minimal 3,00;
- Pendidikan minimal S1 Hukum;
- Memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibidang hukum;
- Diutamakan memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan dan pelaksanaan persidangan;
- Dapat mengoperasikan Ms. Word, Ms. Excel, dan Power Point; dan
- Dapat bekerja secara mandiri dan tim.
Tata Cara Pendaftaran :
- Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada https://forms.gle/ZLZPBnc6GhtnND6T6 paling lambat tanggal 18 April 2023 pukul 17.00 WIB.
- Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya
Informasi lainnya :
- Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran2023 untuk jangka waktu pelaksanaan 8 (delapan) bulan dengan total pagu anggaran untuk masing-masing paket pengadaan jasa lainnya sebesar Rp40.000.000,-/8 bulan atau sebesar Rp5.000.000,-/bulan.
- Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Analis Hukum merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.